PD Undang Jokowi ke Rapimnas Bukan untuk Berikan Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Namun, undangan ke Jokowi bukan berarti PD hendak mendeklarasikan mantan gubernur DKI itu sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.
Ketua DPP PD Herman Khaeron memastikan tidak ada deklarasi capres dalam rapimnas partainya yang mengundang Jokowi. “Tidak ke arah sana ya (deklarasi). Konteksnya (Rapimnas) adalah konsolidasi partai," ujar Herman di gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).
Dia menegaskan, PD mengundang Jokowi sebagai presiden. Menurut Herman, kehadiran Jokowi di acara besar partai politik juga sudah menjadi kelaziman.
"Saya kira itu kelaziman. Jadi apakah deklarasi atau tidak saya kira tidak ada, di dalam susunan acara (rapimnas) tidak ada," ungkap Herman.
Legislator yang akrab disapa dengan panggilan Kang Hero itu menegaskan, Rapimnas PD difokuskan pada konsolidasi untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Adapun acara yang lebih substantif adalah konsolidasi internal untuk menuju pemenangan Pemilu 2019 dalam perspektif mendekatkan diri kepada rakyat, lebih peduli, dan memberi solusi," kata Herman. (boy/jpnn)
Herman Khaeron mengatakan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD) difokuskan pada konsolidasi untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Redaktur & Reporter : Boy
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi