PDAM Harus Lakukan Penyesuaian Tarif

jpnn.com - "Silahkan lakukan penyesuaian tarif. Karena bagaimana mau melakukan peningkatan pelayanan kalau merugi terus," tegas Wakil Presiden RI, HM.

Jusuf Kalla disela-sela kunjungan kerja ke Kantor PDAM Kabupaten Tangerang, 5 Juli. Dari 447 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya dua puluh lima persen diantaranya yang masuk kategori untung. Selebihnya, ada yang kondisinya tidak untung dan juga tidak rugi, dan ada juga, ini yang paling dominan, sangat miskin dengan utang yang akan terus menumpuk karena merugi.

Untuk menghindari kondisi terus merugi, maka penyesuaian tarif salah satu alternatif yang harus di tempuh. Pemerintah sudah mematok garis kebijakan mendorong PDAM se-Indonesia bisa mendapat untung. Sasarannya, agar tercipta pelayanan yang terus membaik. Penyesuaian tarif ini juga diyakini secara langsung akan berdampak pada percepatan realisasi program 10 juta pelanggan atau sambungan baru, yang sudah dicanangkan pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Untuk menggenjot program 10 juta pelanggan baru ini, pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan pemutihan beban tunggakan dan bunga utang PDAM se-Indonesia.

Totaknya Rp3 triliun tunggakan dan bunga dihapus, sementara utang pokok senilai Rp2,1 triliun dijadwalkan ulang pembayarannya. Beban bunga dan tunggakan yang dihapus tersebut, akan dialihkan untuk menjadi investasi masing-masing PDAM. "Jadi, besaran utangnya itu harus diwujudkan dinvestasikan sama besarnya untuk meningkatkan pelayanan," tambah JK.

Saat ini, jumlah masyarakat yang teraliri air PDAM baru berkisar 40 persen. Masyarakat kota yang teraliri sekitar 40 persen, sementara masyarakat desa yang menikmati air perpipaan baru 30 persen. Melalui program 10 juta pelanggan baru, jumlah masyarakat yang terlayani PDAM menjadi 80 persen.

Masyarakat kota yang akan mendapat pelayanan juga naik menjadi 80 persen, sementara masyarakat pedesaan yang teraliri juga meningkat menjadi 60 persen. Pemerintah mengakui, membangun 10 ribu sambungan baru membutuhkan insentif dana yang tidak kecil. Makanya, pemerintah siap menajdi jaminan kepada bank agar PDAM mendapat talangan dana melakukan revitalisasi kapasitas produksi dan jangkauan layanan.

"Tidak apa-apa pemerintah yang menjamin. Karena pemerintah sendiri optimis kalau semuanya dijalankan, termasuk melakukan penyesuaian tarif, maka PDAM pasti bisa membayar utangnya," tegas JK lagi.