PDIP: Ada Upaya Halangi Pemilih di Basis Ahok-Djarot

Arif menjelaskan, SK KPUD nomor 151 itu bertentangan dengan surat edaran (SE) KPU RI nomor 162. Dalam SE 162, kata Arif, KPU menyatakan KTP, surat keterangan, paspor dan foto, bisa digunakan sebagai sarana hak pilih.

Namun, lanjutnya, KPUD lewat SK 151 malah mempersempit kebijakan dari KPU RI. Dalam SK KPUD, kata Arif, hanya mereka yang punya e-KTP, dan kartu keluarga (KK) asli yang bisa menggunakan hak pilih. Akibatnya, banyak warga yang datang ke TPS membawa e-KTP tidak bisa gunakan hak pilihnya.

Masyarakat harus pulang ke rumah mengambil KK untuk bisa memberikan hak suara. Hal itu tentu membutuhkan waktu dan menyebabkan terjadi permasalahan di banyak TPS.

"Bahkan, kami berani katakan ada suatu upaya tertentu agar rakyat tidak saja bisa menggunakan hak konstitusionalnya, tapi juga lebih berorientasi menghalangi rakyat menggunakan hak pilih," katanya.

Karenanya, dalam masa real count yang masih berjalan, DPP sudah memerintahkan semua saksi di tingkat PPK untuk mempersoalkan itu.

Lebih lanjut Arif juga menegaskan, untuk DKI Jakarta proses pemungutan dan penghitungan suara masih terjadi permasalahan mendasar. Parahnya, kejadian itu terjadi di daerah yang sejak awal dinyatakan sebagai basis kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Yakni di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Kemudian, beberapa kecamatan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan juga terjadi meskipun tidak semasif di basis utama pasangan Ahok-Djarot. "Semua catatan ada. Semua bukti sudah dikumpulkan. Ini menyangkut hak konstitusional, hak warga negara yang diatur dalam konstitusi," ujarnya.

Dia menyatakan, akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adanya dugaan penyelenggara yang tidak etis dan tak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di pilkada.