PDIP: Ahok Jangan Mikirin Diri Sendiri, Ini Kepentingan Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengancam tak ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017, dinilai terlalu reaktif. Apalagi ancaman dikemukakan hanya karena rencana aturan dukungan terhadap calon independen dari masyarakat harus dilengkapi dengan materai.
"Pak Ahok enggak usah terlalu reaktif dan mikirin diri sendiri, enggak memikirkan konteks lebih luas. Aturan pemberian materai itu bukan cuma buat DKI saja. Ini lebih kepada kepentingan nasional, dan melindungi hak suara masyarakat," ujar anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka, Jumat (22/4).
Menurut Pitaloka, penggunaan materai dalam memberikan dukungan tidak dimaksudkan untuk memberatkan calon perseorangan. Sebab ide ini muncul untuk melindungi hak suara masyarakat. Karena tak bisa dipungkiri, ada oknum-oknum yang mencari celah dalam kesempitan dengan menjual KTP.
"Bisa saja ada oknum yang jual KTP di kelurahan, jadi calo. Makanya perlu materai untuk memberikan kekuatan hukum pada masyarakat yang mendukung calon perseorangan. Jadi enggak membebani Pak Ahok. Ini murni untuk melindungi si pendukung," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Ahok kata Pitaloka, juga tidak perlu memikirkan akan mengeluarkan biaya besar. Jika masyarakat murni mendukung, pasti tidak akan ada masalah membeli materai demi pemimpin yang sesuai hati nurani.
"Kalau enggak ada mobilisasi massa kan enggak akan keluar biaya besar. Masyarakat pasti rela kok beli materai buat pemimpin mereka, jika itu benar dukungan datang dari hati ya," ujar Pitaloka.
Sebelumnya, Ahok menilai usulan KPU cukup memberatkan pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan. Misalnya untuk DKI Jakarta, kalau semua pendukung pakai materai kata Ahok, maka sedkitnya perlu dana dana sekitar Rp 3,1 miliar.Â
"Kalau semua pendukung pakai materai, kalau sejuta itu, Rp 6 miliar loh. Duit dari mana? Kalau dia bilang tidak bisa ikut karena materai, ya sudah tidak usah ikut," ujar Ahok.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi