PDIP akan Loloskan Agus Suhartono
Senin, 20 September 2010 – 21:39 WIB

PDIP akan Loloskan Agus Suhartono
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Helmi Fauzy mengatakan bahwa fraksinya sepakat meloloskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono untuk menjadi Panglima TNI. "Dari perkembangan yang terjadi di internal Fraksi PDI-P mayoritas anggota berpandangan Laksamana Agus Suhartono telah memenuhi kreteria dan persyaratan menjadi Panglima TNI," tegas Helmi Fauzy, di DPR Senayan Jakarta, Senin (20/9). Meski demikian, Helmi juga mengingatkan rekan-rekannya di Komisi I DPR bahwa jabatan Panglima TNI merupakan posisi yang sangat strategis, sehingga tidak boleh ada intervensi atau politisasi dalam proses pemilihannya.
Kreteria dan persyaratan untuk menjadi Panglima TNI, lanjut Helmi Fauzi, antara lain pernah menjadi pucuk pimpinan di salah satu tiga matra yakni darat, laut dan udara. "Jelas Laksamana Agus Suhartono kini menjabat Kasal dan sepanjang kariernya juga dia telah menjadi pimpinan," kata Helmi Fauzy.
Selain mengungkap perkembangan yang terjadi di internal F-PDI-P menjelang dilangsungkannya uji kelayakan bagi calon Panglima TNI, Helmi juga memprediksi tidak ada penolakan serius dari institusi fraksi lain terhadap Agus. "Kalaupun ada penolakan atau nanti ditolak, penolakan itu juga harus bulat. Artinya kalau nanti ada fraksi yang menolak maka F-PDIP akan mengkomunikasikan dan memusyawarahkannya dengan fraksi lain agar menerimanya," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Helmi Fauzy mengatakan bahwa fraksinya sepakat meloloskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana
BERITA TERKAIT
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara