PDIP Akui Koalisi Merah Putih Kuat di DPR untuk Sementara
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengakui kekuatan fraksi-fraksi partai koalisi Merah Putih di DPR RI. Hal itu terlihat dari perebutan kursi pimpinan panitia khusus tata tertib (tatib) DPR sebagai turunan dari Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Pansus ini kelanjutan dari terbentuknya UU MD3 yang baru di mana koalisi Merah Putih memang sudah mempersiapkan dari awal tentang RUU MD3, yang dilanjutkan dengan tatib," kata Hasanuddin di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (28/8).
Dalam rapat Pansus Tatib yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (27/8), disepakati Pansus Tatib dipimpin empat orang. Ketuanya Benny K Harman (Demokrat), tiga wakilnya Aziz Syamsudin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS), dan Totok Daryanto (PAN) menggantikan Ahmad Yani (PPP).
Hasanuddin mengaku dirinya yang diusulkan FPDIP siap menjadi pimpinan Pansus Tatib. Namun, kata dia, melihat kekuatan Koalisi Merah Putih yang mayoritas di Pansus, dirinya pun sadar tidak akan bisa menjadi pimpinan Pansus tersebut.
"‪Dilihat dari mayoritasnya tidak mungkin. Kalau divoting pun tidak memungkinkan. Sehingga di kursi pimpinan Pansus Tatib ada Demokrat, Golkar, PAN dan PKS," jelasnya.
"‪Kita lihat saja dulu nanti, apakah koalisi itu masih utuh atau tidak, serta menunggu hasil keputusan MK," tukas Wakil Ketua Komisi I DPR itu. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengakui kekuatan fraksi-fraksi partai koalisi Merah Putih di DPR RI. Hal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN