PDIP Anggap APBN Tetap Aman Tanpa BBM Dinaikkan

Menurutnya, celah fiskal yang ada sebenarnya masih besar. Namun problemnya, kadang-kadang ruang fiskal itu dipakai untuk hal-hal yang seharusnya perlu dipertanyakan.  "Jangan  hanya dipakai begitu-begitu saja dan diserahkan kepada pemerintah. Kan ada Undang-undangnya," katanya.

Pada opsi I pembahasan RAPBN-P versi pemerintah disebutkan belanja Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,1 triliun, sama dengan opsi II versi PDI Perjuangan. Subsidi BBM pada opsi I sebesar Rp13,8 dan opsi II versi PDI Perjuangan Rp55,0 triliun. Ada selisih Rp41,2 triliun.

"Kalau Rp41 triliun itu mau dipakai monggo saja. Tapi kembali lagi, dia harus ke rakyat dan harus etis. Betul pemerintah punya kekuasaan dan diberi mandat oleh rakyat, tapi penggunaan harus sesuai Undang-undang dan ada etikanya," katanya.

Ditegaskannya, pemerintah masih mempunyai kemampuan seandainya memilih opsi II. "Pemerintah masih mempunyai ruang fiskal, kemampuan fiskal menjaga APBN tidak berat dan APBN tidak jebol," ungkapnya.