PDIP Anggap Pernyataan Akbar Tanjung Sangat Serius

jpnn.com - JAKARTA - Hasil akhir pembahasan RUU Pilkada kemungkinan besar akan tetap diwarnai perbedaan pandangan. Upaya lobi antar fraksi di panitia khusus (pansus) RUU Pilkada sampai saat ini tidak berjalan mulus, bahkan cenderung alot.

Masing-masing fraksi nampaknya masih mempertahankan argumennya, terutama terkait opsi pemilihan kepala daerah.
      
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, semua proses lobi terkait pembahasan RUU Pilkada sudah dilakukan.

Sebelum polemik menjelang garis finish pembahasan RUU Pilkada dilakukan, Fraksi PDIP terus melakukan lobi terkait opsi pemilihan kepala daerah agar tetap dengan sistem pemilihan langsung.
      
"Cuma kita belum sampai pada solusi. Belum ada kesepakatan. Kita masih pada sikap masing-masing," ujar Bambang usai rapat pimpinan fraksinya di Jakarta, kemarin. 
       
Menurut Bambang, apa yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada nampaknya merupakan imbas proses yang terjadi dalam pemilu presiden. Tajamnya perbedaan masih terus berlanjut.

Bambang mencatat pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung secara serius.

Saat menghadiri pemaparan Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar di Jogjakarta, Akbar menyebut boleh saja pemerintah pusat dikuasai Joko Widodo-Jusuf Kalla, namun Koalisi Merah Putih akan mengatur semua kebijakan di parlemen.
      
"Misalnya seperti itu, sampai tingkat bawah juga akan sama. Jadi saya pikir pola pembelahan sebagai sesama anak bangsa, suasana persatuan menjadi kurang kondusif," ujar Bambang risau.
      
Situasi itu, kata Bambang, memunculkan keterkoyakan dalam persatuan bangsa. Pembahasan RUU Pilkada sedikit banyak menunjukkan potensi itu. Menurut Bambang, situasi itu tidak bisa jika diselesaikan sebatas lobi antar fraksi.
      
"Karena itu, kami menghimbau para petinggi-petinggi partai, mungkin bisa berembug apa yang dibutuhkan bangsa," ujarnya.
      
Tidak hanya petinggi partai, Bambang mendorong agar Jokowi-JK juga turun tangan. Mereka harus turun tangan, melakukan komunikasi demi mencari solusi.

"Kalau kami di sini rata-rata hanya menjalankan perintah yang di atas. Perintah di atas A, ya kita A," tandasnya. (bay/dyn)