PDIP Anggap Telat, Golkar Positif

Secara terpisah, PKS menilai berkembangnya kembali wacana dana aspirasi Rp 15 miliar masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menyatakan, harus ada evaluasi ulang terhadap sistem perencanaan pembangunan dan penyusunan anggarannya. "Agar alokasi anggaran yg dikelola pusat makin ditarik ke daerah tingkat II sesuai dengan kebijakan otda (otonomi daerah)," kata Mahfudz.

Meski begitu, evaluasi ulang untuk sistem yang dimaksud kecil kemungkinan segera terealisasi. Itu terjadi karena? untuk 2011 pemerintah dan DPR?masih sepakat menggunakan sistem yang ada.

Jika diterapkan, usul DPR dan DPD itu berpotensi menciptakan kekacauan sistem perencanaan pembangunan dan memperbesar potensi penyimpangan anggaran. DPD, misalnya, mengusulkan ada dana tambahan yang diambil dari 30 persen dana dekonsentrasi. "Pemerintah dan DPR harus melakukan terobosan bersama sebelum presiden menyampaikan pengantar nota APBN 2011 pada Agustus mendatang," jelasnya. (dyn/bay/c4)