PDIP Anggap Vaksin Gotong Royong Individu Bagian dari Percepatan Kekebalan Komunal
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menilai kebijakan pemerintah yang memperkenalkan Vaksin Gotong Royong untuk menjangkau korporasi atau masyarakat ekonomi mampu bagian dari mempercepat kekebalan komunal.
Pada saat bersamaan, PDI Perjuangan meyakini pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif terus diberikan, bahkan langsung dipantau oleh Presiden Joko Widodo.
"Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian Delta, munculah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi, dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringankan beban pemerintah," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima, Senin (12/7).
Menurut Hasto, program Vaksin Gotong Royong korporasi maupun individu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah.
"Bentuk partisipasi tersebut harus diapresiasi. Sebab, dalam situasi pandemi, kecepatan pemberian vaksin secara masif akan mengerem laju penularan Covid-19," jelas dia.
Hasto juga menyadari pandemi Covid-19 kali ini tidak mudah ditaklukkan sehingga butuh peran serta masyarakat. Politikus asal Yogyakarta itu meyakini pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Semangat gotong royong juga terus dikedepankan.
"Kami mendukung sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong ini kepada masyarakat. Pada prinsipnya bagi semua rakyat disediakan vaksin gratis, tetapi bagi yang mampu dan ingin memilih jenis vaksin dan waktu penyuntikan sendiri, bisa dengan Vaksin Gotong Royong," jelas dia.
Meski demikian, Hasto memastikan pilihan sepenuhnya tetap berada di tangan masyarakat, apakah akan mengambil vaksin gratis atau sebaliknya.
PDI Perjuangan menilai kebijakan pemerintah yang memperkenalkan Vaksin Gotong Royong untuk menjangkau korporasi atau masyarakat ekonomi mampu bagian dari mempercepat kekebalan komunal. PDIP juga meyakini masyarakat bebas memilih apakah ingin vaksin gratis
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Komarudin Umumkan Pemecatan Jokowi, Lihat Tokoh PDIP yang Menemani
- Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Deddy Singgung Prinsip Kedaulatan Rakyat
- Tumben Si Bahlil Mengundang Bu Mega, Cukup Utut Saja
- Megawati: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah