PDIP Antisipasi Pembelotan Kader di Eksekutif

"Kami pun menyadari belum ada aturan yang mengikat bahwa setiap kepala daerah yang kami usung, nanti saat pemilu justru membelot. Kami ingin bisa memberikan punishment yang jelas kepada mereka," ujar Puan.

Karenanya, sambung Puan, seiring dengan pembahasan paket RUU Politik di DPR maka PDIP ingin ada kejelasan tentang sanksi yang bisa diambil partai terhadap kepala daerah membelot. "Terutama sanksi seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada mereka, ketika mereka tidak bisa mendukung program-program partai," cetusnya.(ara/jpnn)