PDIP Bantah Mega Terlibat Kasus Korupsi Pejabat Bank Australia

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan munculnya pemberitaan yang mengaitkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan kasus korupsi sejumlah pejabat bank sentral Australia. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberitaan yang bersumber dari bocoran situs Wikileaks itu tidak didasari fakta dan hanya mencari sensasi belaka.

"Pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar," tegas Tjahjo melalui siaran pers, Kamis (31/7).

Seperti diketahui, Wikileaks beberapa hari lalu membocorkan sebuah surat larangan untuk memberitakan kasus dugaan korupsi tujuh pejabat senior bank sentral Australia. Kasus yang dimaksud terkait kontrak pencetakaan mata uang Malaysia, Vietnam dan Indonesia yang dilakukan RBA Securities dan Note Printing Australia pada tahun 1999 lalu.

Surat perintah itu dikeluarkan oleh pengadilan Australia dengan alasan keamanan nasional. Surat tersebut secara spesifik melarang penyebutan nama sejumlah pejabat dan mantan pejabat negara asing. Termasuk di antaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut Tjahjo, Megawati tidak bisa dikaitkan dengan proyek pencetakan mata uang yang dimaksud. Pasalnya, pada tahun 1999 Mega belum menjabat sebagai presiden sehingga tidak tahu menahu tentang kerjasama tersebut.

"Adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia agar tidak melaporkan masalah tersebut juga tidak relevan, mengingat apa yang dituduhkan pun sama sekali tidak benar," papar politisi senior PDIP ini.

PDIP, sambung Tjahjo, menilai ada upaya politisasi terkait penyebutan nama Megawati dalam pemberitaan kasus proyek pencetakan uang di Australia itu. Menurutnya, nama Mega sengaja diseret untuk mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada pasangan capres usungan PDIP yakni Joko Widodo alias Jokowi.

"Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya. (dil/jpnn)