PDIP: Batalkan Pembatasan BBM!

"Kondisi ini mengakibatkan berbagai ketimpangan dan kehancuran tatanan kebijakan pemerintah," katanya.

Aryani juga mengecam pemerintah karena dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak tidak melibatkan para ahli. "Kita ini punya banyak sekali pakar administrasi dan kebijakan publik," katanya.

Harusnya, kata dia, itu diberdayakan dan kapitalisasi semua kemampuan sumber daya manusia bidang ini. "Sebar ke seluruh kementerian dan lembaga-lembaga negara sehingga dapat segera membantu menyelesaikan berbagai masalah bangsa khusus kebijakan publik. Jika tak tansparan dan tidak benar-benar siap dengan semua kajian dan resikonya, maka tindakan paling baik saat ini adalah membatalkan kebijakan pembatasan BBM," tambahnya.

Aryani meminta pemerintah untuk menyelesaikan lebih dulu semua aspek penting sebelum kebijakan diluncurkan. "Jangan pernah main-main dengan kepentingan rakyat banyak," tambahnya.