PDIP Bilang Kinerja Mbak Puan di Atas Rata-rata, Serius Nih?

jpnn.com - JAKARTA - Menko PMK Puan Maharani jarang terdengar disebut dalam perbincangan mengenai perombakan kabinet. Berbeda dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, tidak ada pihak-pihak yang mendesak agar putri ketua umum PDIP Megawati Sukarnoputri itu ditendang dari kabinet.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menilai wajar tak ada desakan agar puan dicopot. Pasalnya, bekas ketua Bapilu PDIP itu adalah salah satu anggota Kabinet Kerja yang kinerjanya memuaskan.
"Mbak Puan (kinerjanya) di atas rata-rata sehingga enggak ada alasan buat geser," kata Andreas dalam diskusi bertajuk "Reshuffle Datang, Parpol Tegang" di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).
Andreas mengatakan, penilaiannya objektif dan tak dipengaruhi oleh posisi Puan di PDIP. Menurutnya, survei juga menunjukan bahwa kinerja puan tak bermasalah.
"Menko PMK langsung bersentuhan dengan masyarakat, Kartu Indonesia Sehat, Mbak Puan langsung turun," jelas dia.
Direktur Eksekutif PolTracking Hanta Yuda yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini membenarkan klaim Andreas mengenai kinerja Puan. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, Puan memang tidak dianggap bermasalah oleh publik.
Namun, lanjutnya, tren positif itu tak lepas dari kinerja kementerian-kementerian yang berada di bawah Kemenko PMK. Popularitas Puan sebagai putri Megawati juga ikut menolong.
“Publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi Mbak Puan enggak buruk-buruk banget. Dia juga dikenal publik," jelas Hanta. (dil/jpnn)
JAKARTA - Menko PMK Puan Maharani jarang terdengar disebut dalam perbincangan mengenai perombakan kabinet. Berbeda dengan Menteri BUMN Rini Soemarno,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025
- Warga Kampung Bayam yang Menempati Rusun Harus Bayar Rp 1,7 Juta per Bulan