PDIP Cari Dana Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas
![PDIP Cari Dana Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengingatkan PDI Perjuangan agar sungguh-sungguh dalam menjaga transparansi terkait pemanfaatan dana hasil iuran kader dan sumbangan publik yang ditampung melalui rekening resmi. Sebab, mengelola rekening untuk menghimpung sumbangan lebih sulit ketimbang membuatnya.
“Membuat rekening itu mudah. Tapi membuatnya transparan dan akuntabel itu yang susah," katanya Apung Widadi selaku koordinator advokasi dan investigasi FITRA saat dihubungi wartawan, Sabtu (24/10).
Apung menambahkan, upaya PDIP mengajak publik untuk aktif terlibat dalam pembiayaan partai politik tentu merupakan hal positif dan perlu diapresiasi. “Hal itu perlu diapresiasi,” ucapnya.
Namun, lanjutnya, transparansi dan akuntabilitas harus tetap jadi prioritas. Transparan berarti juga ada tuntutan publik di balik sumbangan ke PDIP. Sedangkan akuntabel berarti dana yang ditampung harus dipertanggungjawabkan ke publik.
Apung juga mengingatkan bahwa PDIP punya tantangan lain dengan keputusan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu membuka rekening. Yakni tentang bagaimana publik memang benar-benar bisa aktif menyumbang. "Mempengaruhi orang untuk bisa terlibat, berkontribusi pendanaan ke partai, itu yang susah," ulasnya.
Sebelumnya, tepat setahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Selasa lalu (20/10), PDIP meluncurkan dua rekening resmi penampung sumbangan. Yakni di BRI dengan nomor rekening 10-000-888-999 dan di BCA dengan nomor 206-888-999-1. Kedua rekening itu atas nama PDI Perjuangan.(ara/JPG)
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengingatkan PDI Perjuangan agar sungguh-sungguh dalam menjaga transparansi terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penyelundupan 12 Motor Asal Thailand Digagalkan, 2 Orang Jadi Tersangka dan Ditahan
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- PP GPA Minta KPK Tetapkan Tersangka Aktor Dugaan Korupsi CSR BI
- Realisasi Investasi Jateng 2024 Mencapai Rp 88,44 T, Serap 409.338 Naker