PDIP Curiga Bawaslu Ditekan Penguasa

jpnn.com - JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduga penguasa mencoba memanfaatkan daftar pemilih tetap (DPT) sebagai alat untuk memanipulasi hasil pemilihan umum (pemilu) 2014 mendatang.

Dugaan tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristianto, dilatarbelakangi beberapa alasan. Antara lain, KPU tetap memaksakan diri menetapkan DPT meski di dalamnya terdapat 10,4 juta data pemilih bermasalah yang diduga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Padahal Undang-undang menetapkan yang namanya DPT harus mengandung NIK (Nomor Induk Kependudukan), betul-betul kredibel dan jangan ada pemilih ganda,” kata Hasto di Jakarta, Kamis (7/11) petang.

Alasan lain, adanya perubahan sikap yang sangat mencolok dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Hasto, jika Bawaslu konsisten dengan sikapnya, maka lembaga tersebut harusnya tetap menolak penetapan DPT. Karena pada rapat pleno 23 Oktober lalu, Bawaslu menyebut terdapat 10,8 juta data pemilih bermasalah. Karena itu merekomendasikan penetapan DPT sebaiknya ditunda.

Namun dalam rapat pleno Senin (4/11), meski disebut 10,4 juta data pemilih masih bermasalah, Bawaslu menyetujui penetapan DPT.

“Artinya Bawaslu tidak konsisten. Kita mensinyalir hal ini terjadi karena ada pihak-pihak yang melakukan pendekatan kepada Bawaslu untuk menekan agar Bawaslu menerima DPT tersebut,” katanya.

Menurut Hasto, kecurigaan hadir karena Ketua Bawaslu, Muhammad, kepada dirinya sempat mengaku mendapat tekanan saat menyampaikan sikap dalam rapat pleno KPU 23 Oktober lalu.(gir/jpnn)