PDIP Curigai BLT, Minta KPK Ikut Dilibatkan

Effendi juga menolak pengalokasian anggaran untuk BLT. Karena terbukti akan dijadikan alat politik untuk partai politik penguasa untuk mengelola elektabilitasnya di pemilihan umum yang akan datang.

Karena itu, untuk menghindari adanya indikasi transaksional antar partai di DPR, Effendi menyarankan kalau bisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dalam pembahasan BLT sehingga muatan politiknya bisa ditepis. (gil/jpnn)