PDIP Curigai Ide Gubernur Dipilih DPRD

JAKARTA - Wacana mengembalikan pilkada gubernur ke mekanisme pemilihan di DPRD mendapat penolakan dari PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu mencium adanya bias kepentingan dari partai politik yang tengah mendominasi perolehan kursi di DPRD.

"Kami melihat ada gelagat kepentingan politik pragmatis yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan jangka pendek. Mumpung lebih kuat di DPRD didorong ke mekanisme itu," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu (11/12).

Tjahjo mengakui demokrasi melalui pilkada langsung memang berbiaya tinggi alias mahal. Dalam konteks itu, dia sepakat bahwa prosesnya perlu didorong agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu pintunya melalui revisi UU No 32/2004 tentang Pemda. "Kalau toh ada revisi penyempurnaan untuk efektivitas dan efisiensi, mari. Konsep yang kami tawarkan pilkada serentak," terang ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

Menurut dia, pelaksanaan pilkada langsung serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menghemat biaya secara besar-besaran. Apalagi, kalau anggaran pilkada yang sekarang dialokasikan melalui APBD dialihkan ke APBN. "Makanya, sikap kami, pilkada tetap harus dipilih oleh masyarakat (langsung, Red). Soal nanti ada hal-hal yang harus diefisiensikan, ya silakan," ujarnya.