PDIP Curigai Setnov Seret Puan dan Pramono demi JC

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini tak ada kader partainya yang kecipratan suap e-KTP sebagaimana pengakuan Setya Novanto. Hasto menduga mantan ketua DPR itu menyebut dua politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima suap e-KTP karena tengah berupaya memperoleh status justice collaborator (JC).

“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” ujar Hasto, Kamis (22/3).

Hasto menambahkan, PDIP pada era 2005-2014 menjadi oposisi bagi pemerintah. Sedangkan e-KTP yang direncanakan 2010-2011 merupakan program pemerintah.

Baca juga: Setnov Sebut Puan dan Pramono Anung Kecipratan Rasuah e-KTP

Selama menjadi oposisi, PDIP pun beberapa kali kalah dalam pengambilan keputusan di DPR. Antara lain soal penolakan atas impor beras, UU Penanaman Modal dan UU Perdagangan Bebas.

Karena itu HAsto menegaskan, PDIP bukan dalam posisi yang menentukan soal e-KTP. “Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” tegasnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP memiliki konsep yang berbeda soal e-KTP dibandingkan program pemerintah. Menurut dia, PDI Perjuangan mengusulkan e-KTP bukan pada pendekatan proyek namun melalui  integrasi data, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan perpajakan,

Selanjutnya, hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number (SIN). Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan.
               
“Dengan demikian pada hari H dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu single identity number. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi pemerintah,” ungkapnya.
               
Hanya saja, kata Hasto, saat ini ada pihak yang berupaya membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan.  Padahal, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bukan penentu soal e-KTP.