PDIP di Daerah Merasa Ditekan KPUD

Anehnya, lanjut Arif, tekanan itu dialami pengurus DPD PDIP di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Yang lebih janggal, lanjutnya, tekanan serupa tidak dialami parpol lain. "Pengurus PDIP ditekan-tekan untuk memenuhi, sementara partai lain dilonggar-longgarkan," keluhnya.

Karenanya Arif yang juga anggota Komisi II DPR itu mendesak KPU segera membenahi koordinasi dengan KPUD. Sebab, KPUD yang harusnya memverifikasi data dari KPU Pusat justru memaksa pengurus partai di daerah. "Kita desak KPU pusat kendalikan hal itu," tegasnya.

Persoalan lain yang dikeluhkan PDIP adalah kemungkinan permainan tentang data pemilih. Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, jangan sampai ada kejahatan Pemilu dengan mengutak-atik data pemilih.

Hasto mencontohkan perbedaan data e-KTP yang justru bisa jadi celah kecurangan. "Misalnya Mbak Rustriningsih (Wakil Gubernur Jawa Tengah dari PDIP) bilang ada 37 juta warga di provinsinya. Namun di perekaman e-KTP Kemendagri justru 39 juta. Jadi jangan sampai ada kejahatan untuk dieksploitasi Pemilu," cetusnya.(ara/jpnn)