PDIP Diminta Tak Mengusung Marianus Sae di Pilgub NTT

PDIP Diminta Tak Mengusung Marianus Sae di Pilgub NTT
Marianus Sae. Foto: Facebook

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pemuda NTT yang tergabung dalam “Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT” (selanjutnya Koalisi) mendorong partai politik untuk tidak mengusung bakal calon gubernur (bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 yang diduga bermasalah secara hukum dan moral.

Seruan itu disampaikan perwakilan Koalisi, Paulus Gregorius Kune dalam keterangan persnya, Kamis (24/11) sebelum menggelarkan aksi di Kantor DPP PDIP Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Koalisi tersebut terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yakni Komite Masyarakat Ngada-Jakarta (Kommas Ngada-Jakarta), Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Amman Flobamora dan Kompak NTT.

Untuk diketahui, Provinsi NTT merupakan salah satu dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Sejumlah bakal calon sudah bermunculan di publik dan mengaku serta mengklaim sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik.

Yang terpenting dari Pilkada NTT tahun 2018, menurut Koalisi, adalah menghasilkan pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas untuk membangun NTT yang lebih baik.

Lebih lanjut, Koalisi menyebutkan salah satu bakal calon gubernur yang diduga masih bermasalah secara hukum dan moral adalah Bupati Ngada Marianus Sae. Dia dikabarkan bakal diusung oleh PDI Perjuangan. Di beberapa media, Marianus mengaku optimistis didukung oleh PDIP (9 kursi) dan PKB (5 kursi) dengan jumlah 14 kursi, melebihi syarat minimal koalisi partai mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur di NTT.

Koalisi berpandangan meskipun belum ada pengumuman resmi dari DPP PDIP terkait bacagub yang akan diusung di Pilgub NTT. 

“Kami mendengar salah satu nama yang akan diusung PDIP di Pilgub NTT adalah Marianus Sae. Jika ini benar, maka kami sangat menyayangkan. Karena Marianus adalah bupati yang patut diduga masih bermasalah secara hukum dan moral. PDIP seharusnya mengusung bacagub yang berintegritas, tidak boleh orang yang bermasalah secara hukum dan moral,” ujar Paulus Gregorius Kune.

Koalisi meminta penjelasan dari Menteri Budi Karya terkait perkembangan penanganan kasus blokir bandara Turelelo-Soa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News