PDIP Dorong Ahok Jadi Kepala IKN, NasDem Memilih Bersikap Begini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut parpolnya tidak akan merekomendasikan figur Kepala Otorita IKN Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, NasDem memiliki beberapa kader berkompeten salah satunya mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Hal itu untuk menyikapi langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang menyodorkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Kepala Otorita IKN.
"NasDem tidak merekomendasikan orang, karena ketua umum kami tahu batasan," kata Ali melalui layanan pesan, Sabtu (29/1).
Menurut Ali, nama Kepala Otorita IKN Nusantara menjadi kewenangan presiden sesuai amanat Pasal 9 UU IKN yang disahkan 18 Januari 2022.
Aturan itu menyebut Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan Presiden RI setelah berkonsultasi dengan DPR.
"Itu kewenangan presiden. Pak Presiden lebih tahu orang yang memenuhi kriteria (sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara, red)," beber Ali.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memandang nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu memenuhi syarat mengelola IKN.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut parpolnya tidak akan merekomendasikan figur Kepala Otorita IKN Nusantara kepada Presiden RI Jokowi
- Hasto Siap Hadiri Pemeriksaan KPK Besok, Soroti Praperadilan dan Intimidasi Saksi
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Maqdir Desak KPK Hormati Hak Hasto Ajukan Praperadilan
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK
- Hasto Kristiyanto: KPK Harus Tegakkan Hukum dengan Adil, Saya Siap Kooperatif
- Lewat Program RBN, NasDem Ajak Pemuda Mengenalkan Sistem Politik di Indonesia