PDIP Dukung KPK Selidiki Pengakuan soal Uang ke Rano

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan aliran uang Rp 1,25 miliar ke Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, sebagaimana pengakuan Yayah Rodiah, bendahara pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebab, bisa saja pengakuan yang disampaikan di persidangan itu bermuatan politis.
"Ini tahun politik sehingga apapun bisa dimaknai dan dikaitkan dengan politik. Meski demikian, PDIP percaya dan mendukung KPK dalam tugasnya mencari kebenaran, sehingga menghasilkan keadilan," kata Eva saat dihubungi, Rabu (3/4) malam.
Menurut dia, sudah menjadi risiko politik bahwa PDIP menjadi sasaran tembak karena sedang naik daun dan diunggulkan menjadi pemenang Pemilu 2014. Namun demikian Eva yakin bahwa rakyat sudah pintar dan tidak gampang terbawa hasutan.
"Karena masyarakat tahu PDIP sungguh-sungguh bekerja dan menjalankan kampanye secara bermartabat," jelasnya.
Apakah PDIP yakin Rano memang tidak kecipratan dana dari Atut Chosiyah? Eva tak mau berandai-andai. Sebab, lebih baik semua pihak mengikuti dan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK.
"Duh ngomongnya jangan yakin-yakin, perasaan. Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berlangsung, biarkan data dan bukti hukum berbicara," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan aliran uang Rp 1,25
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ternyata Prajurit TNI di Daerah Dapat Jatah Motor Listrik
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN