PDIP Fokus Bahas Program Kerakyatan
jpnn.com - JAKARTA - Di tengah menghangatnya isu reshuffle, DPP PDI Perjuangan malah memilih berbicara tentang program kerakyatan jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2016, yang akan diselenggarakan di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada 10-12 Januari.
Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (7/1), menyatakan telah mengadakan dikusi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang mensejahterakan rakyat dituangkan ke dalam praktek.
Karenanya, menjelang HUT PDIP ke-43 dan komitmen kerja untuk rakyat, banteng moncong putih fokus untuk membahas dan menyusun program-program partai yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Program-program tersebut dalam pelaksanaanya bersifat konkrit dan langsung dapat dirasakan rakyat. Apalagi dalam konsepsi pembangunan Semesta Berencana, sejak tahun 59 sudah dirancang bagaimana Indonesia berdaulat bidang pangan," kata Hasto.
Ketua DPP PDIP bidang buruh, tani dan nelayan, Mindo Sianipar, pada kesempatan itu menyebutkan dalam rakernas nanti, partai akan membahas secara mendalam hal-hal yang telah dilakukan dalam mensejahterakan petani dan nelayan. Inilah ke depan yang akan dijalankan lebih masif.
"Sejak 2007 PDIP telah lakukan pembinaan secara sistematis pada kelompok petani hampir di seluruh daerah sentra pertanian, perikanan, peternakan. Di era teknologi ini akan kami sosialisasikan dan masifkan melalui struktural partai di eksekutif maupun di legislatif," jelasnya.
Dengan begitu, sebagai partai besar yang ada di semua desa di Indonesia, maka PDIP akan dapat mendampingi kinerja pemerintah menjalankan program kerakyatan.(fat/jpnn)
JAKARTA - Di tengah menghangatnya isu reshuffle, DPP PDI Perjuangan malah memilih berbicara tentang program kerakyatan jelang Rapat Kerja Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri