PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura Dukung PT Pilihan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nasional Demokrat (NasDem) kompak memilih opsi yang sama dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Empat partai pendukung pemerintah ini memilih opsi atau paket A, yakni ambang batas presiden (presidential threshold/PT) 20-25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, konversi suara sainte lague murni. Hal itu disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhir mini fraksi di rapat Pansus RUU Pemilu dan pemerintah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

"Fraksi PDI Perjuangan memilih opsi paket A untuk dilanjutkan ke paripurna," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo.

Dia mengatakan, jika keputusan sulit dicapai dengan musyawarah mufakat, maka partainya menyerahkan ke pemerintah sebagai pengusul RUU. "Kami siap membuka diri kemungkinan menempuh mekanisme lain sesuai aturan undang-undang," ujar Arif.

Fraksi Partai Golkar di DPR juga memutuskan memilih opsi A. Perpanjangan tangan dari partai berlambang pohon beringin ini mengajak fraksi lain dan pemerintah untuk bulat memilih satu dari lima paket yang ada. "Soal paket pilihan, kami telah sepakati dan kami FPG berketetapan hati kami jatuhkan pilihan pada opsi A," ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman.

Sementara anggota Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate mengatakan pihaknya memilih opsi paket A. “Bagi kami, ini adalah yang terbaik bagi kehidupan politik,” kata Johny.

Dia berharap keputusan bisa diambil musyawarah dan mufakat. Namun apabila memang harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan sesuai UU MD3, NasDem siap di paripurna secara terbuka. “Kami mengundang dan menerima siapa pun yang mau konsultasi soal paket A,” katanya.

Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menegaskan bahwa pihaknya juga memilih opsi A. “Saya tidak perlu sampaikan alasannya. Opsi A ini sudah memiliki alasan sosiopolitik, dan yuridis,” kata Rufinus.