PDIP-Golkar Tolak Interpelasi Grasi Corby

JAKARTA - Pengusulan interpelasi Corby yang sempat bergulir di lantai Senayan makin tidak populer. Dua fraksi besar di Senayan, yakni Partai Golkar dan PDIP, memperlihatkan keengganannya mendukung penggunaan hak bertanya kepada presiden tersebut. Sikap dua fraksi itu tentunya menguatkan posisi Fraksi Partai Demokrat yang sejak awal memang menolak.

 

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa FPDIP mendorong penyelesaian masalah itu melalui mekanisme rapat kerja komisi dengan menteri. "Biarlah teman-teman di komisi, misalnya komisi I dan komisi III, memanggil menteri atau pejabat terkait untuk dimintai penjelasan," kata Puan di Jakarta, Minggu (3/6).

Perlu tidaknya kritik DPR terhadap pemberian grasi itu berlanjut menjadi interpelasi baru diputuskan setelah rapat kerja tersebut. "Jadi, kita lihat dulu kalau memang terlihat ada indikasi tebang pilih atau pelanggaran mekanisme," tegasnya.

Menurut dia, pemberian grasi terhadap Corby bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Apalagi, Indonesia telah berkomitmen bahwa terorisme, korupsi, dan narkoba merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa diberikan grasi. "Mengapa ini ada pemberian grasi terhadap satu orang?" ujarnya.