PDIP, Hanura, PKB Tolak Pemilihan Gubernur DIY

“FPDIP menegaskan,  jika dicermati secara seksama keistimewaan Yogyakarta ada pada posisi kepala pemerintahan. Dan itu harus jadi roh bagi substansi keistimewaan Yogyakarta,” katanya.

FPDIP juga mengkritisi gagasan Gubernur Utama yang ada di RUUK Yogyakarta. Alexander mengatakan pantas saja bila FPDIP berprasangka bila konsep ini sengaja diwacanakan karena mengikuti sikap Pemerintah Pusat yang membentuk banyak lembaga-lembaga baru.

Penolakan pemilihan juga datang dari PKB. Hanya saja, PKB punya syarat bila mekanisme penetapan gubernur tetap dipertahankan. “Terkait dengan pengisian kepala pemerintahan di Provinsi DIY, FPKB berpendapat Sri Sultan dan Paku Alam dapat saja ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang ditetapkan ini bersikap netral dan tidak terlibat dalam keanggotaan, kepengurusan partai politik,” kata Juru Bicara, FPKB, Ida Fauziah.

Sementara itu,  Fraksi Partai Demokrat (FPD) tetap mendukung usulan Pemerintah. Juru bicara FPD Djufri mengatakan perlu ada pengaturan yang jelas mengenai substansi refleksi keistimewaan Yogyakarta sehingga perlu ada UU Keistimewan untuk menjamin  pemerintahan dan amanat konstitusi.