PDIP Himpun Pendapat Pakar untuk Susun GBHN Model Baru

Sedangkan Satya mengatakan, Indonesia perlu mencari model ideal haluan negara. Menurutnya,  haluan negara di Indonesia dengan melihat kelemahan dan kelebihan model GBHN orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto maupun model  GBHN era Orde Baru maupun SPPN punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.  

Namun, Basarah mengatakan bahwa GBHN baru nanti harus berbeda dari yang sudah ada. Ia berharap agar GBHN model baru nanti memuat rumusan pokok kebijakan nasional yang tidak hanya mengikat presiden, tetapi juga MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, MK dan Komisi Yudisial.

Wakil sekretaris jenderal PDIP itu menegaskan, GBHN model baru itu juga tidak berpengaruh pada sistem pemilihan presiden.  "Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam merumuskan haluan pemerintahan seperti RPJMN harus berdasarkan kepada GBHN sebagai haluan negara yang dirumuslan oleh MPR," ujarnya.(ara/jpnn)