PDIP Hindari Pemanfaatan Masjid untuk Jokowi-JK
jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan merasa disudutkan dengan kabar tentang perlunya kader-kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memata-matai masjid demi menghalau kampanye hitam terhadap duet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan berlaga di pemilu presiden (pilpres) 9 Juli nanti. Pasalnya, PDIP merasa tak perlu mengawasi tempat ibadah hanya untuk kepentingan politik.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kerohanian DPP PDIP, Hamka Haq di Jakarta, Senin (2/6). Menurut dia, kabar yang menyebut PDIP mengerahkan kadernya untuk memata-matai masjid merupakan fitnah.
“Kita tidak pernah mengeluarkan instruksi agar memata-matai masjid. Secara logika juga sangat tidak mungkin PDI Perjuangan memata-matai masjid karena kami memang tidak memiliki aparat intel,” ujar Hamka dalam jumpa pers di kantor Bamusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Hamka yang memimpin organisasi sayap PDIP bernama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu justru menyayangkan pemanfaatan masjid oleh pihak tak bertanggungjawab untuk menebar fitnah. Ditegaskannya, sudah semestinya masjid menjadi tempat untuk beribadah dan pencerahan umat. “Jadi bukan malah dikotori oleh pihak tak bertanggungjawab yang rawan memecah belah umat,” katanya.
Pria asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, baik PDIP maupun tim pemenangan Jokowi-JK tidak akan memanfaatkan masjid demi kepentingan politik. “Pak JK juga Ketua Dewan Masjid Indonesia. Justru beliau yang melarang masjid dijadikan ajang penggalangan dukungan, meski untuk Jokowi- JK sekalipun," pungkas Hamka.(ara/jpnn)
JAKARTA - PDI Perjuangan merasa disudutkan dengan kabar tentang perlunya kader-kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memata-matai masjid
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air