PDIP Ingin Bansos Disalurkan Sesuai yang Diprogramkan dan Tanpa Politisasi

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan parpolnya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

PDIP yang menjadi parpol pengusung pemerintahan Jokowi, lanjut Aria Bima, ingin memastikan program kerakyatan bisa berjalan.

Toh, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu, program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen dan meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Aria Bima di sisi lain mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa.

Aria Bima mengaku bakal mempertanyakan pernyataan Zulhas dalam rapat antara Komisi VI bersama Mendag.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul (Zulhas) seharusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," ungkap Aria Bima. (ast/jpnn)