JPNN.com 
PDIP Ingin Kembalikan Kedudukan MPR, Pengamat: Kemunduran Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Wacana amendemen UUD 1945 belakangan kembali mencuat ke publik.
Salah satu alasannya untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya idealnya dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.
Menurut dia, usulan ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Pengamat Politik Efriza Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menilai wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah kemunduran demokrasi.
Menurutnya, para pengambil kebijakan mesti melangkah lebih maju dengan sistem yang sudah berjalan sekarang.
"Semestinya kita melangkah lebih maju. Pola pikir MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali apalagi sampai kedaulatan rakyat dihilangkan ini adalah kemunduran demokrasi. Gagasan ini pada dasarnya semakin menunjukkan watak kita membangun sistem pemerintahan tidak jelas, memilih sistem presidensial atau sistem parlementer," ucapnya saat dihubungi, Kamis (1/8).
Efriza menuturkan, konsep sebelum reformasi adalah menjadikan MPR sebagai lembaga yang dapat berbuat apapun (omnipotent), bahkan berada di atas semua lembaga negara yang lainnya (supremacy).
Efriza menilai wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah kemunduran demokrasi
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- 19 Kepala Daerah PDIP di Jateng Absen dari Retret Akmil, Tunggu Arahan Megawati
- Tunda Ikut Retret, Agustina Wilujeng Tunggu Arahan Lanjutan dari Megawati
- PDIP Menentang Retret Kepala Daerah, Prabowo Terancam Kehilangan Legitimasi Politik
- 4 Kepala Daerah Jabar dari PDIP Tidak Ikut Retret ke Magelang, Ini Sebabnya
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Rano Karno Bilang Begini
