PDIP Ingin Lindungi Jokowi dari Mendag yang Membodohi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyatakan kebijakan Menteri Perdagangan M Lutfi sangat bertengangan dengan visi Presiden Joko Widodo sekaligus menjajah para petani. PDI Perjuangan menganggap rencana impor beras yang akan dilakukan membuktikan Menteri Perdagangan (Mendag) M Luthfi ingin membodohi rakyat.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar. Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3).

Hasto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi pada kedaulatan pangan. Sebab, menurut Hasto, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan mencintai produk dalam negeri.

Presiden Jokowi, lanjut Hasto, telah membangun lumbung pangan nasional di sejumlah provinsi berikut waduk, serta menggalakkan penelitian dan inovasi di bidang pangan.

"Lalu kenapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” tanya Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai partai pemerintah rasa oposisi. Bagi Hasto, penolakan atas kebijakan impor beras bagian dari melindungi Presiden Jokowi dari Menteri Perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.

"Lebih baik kami berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Hasto juga memberikan peringatan kepada Lutfi agar tidak membodohi rakyat dengan dalih kebijakan impor merupakan warisan menteri sebelumnya. Menurut Hasto, harusnya Lutfi melakukan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya yang menyimpang.