JPNN.com 
PDIP Ingin Sultan Bawa Dukungan Golkar
Gaet Sultan jadi Cawapres Megawati
Rabu, 25 Februari 2009 – 06:37 WIB
KONTRAK POLITIK: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, didampingi Ketue Deperpu DPP PDIP Taufik Kiemas dan dan Sekjen PDIP Pramono Anung menyaksikan penandatanganan kontrak politik olah caleg PDIP di Jakarta, Selasa ( 24/2). Kontrak politik isinya antara lain caleg PDIP dilarang mencalonkan kembali pada 2014, jika tidak mencapai target yang telah dicanangkan partai, seperti menciptakan sembako murah, kesempatan jutaan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Foto: Raka Deny/Jawa Pos
JAKARTA - Arah koalisi politik menghadapi pemilihan presiden masih liar. Di tengah deklarasi Jusuf Kalla sebagai capres Golkar, PDIP semakin memperlihatkan minatnya menggaet kader lain Golkar. Kiemas lantas mencontohkan duet SBY-Kalla. Menurut dia, tanpa dukungan Golkar, duet SBY-Kalla tidak mungkin berlanjut pada Pilpres 2009. ''Kalau Golkar tidak setuju JK jadi orang kedua, JK tidak bisa apa-apa juga,'' ujarnya.
PDIP membuka harapan untuk Anggota Dewan Penasihat Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai cawapres yang akan mendampingi Megawati. Namun, dengan catatan, PDIP tidak mau mendapat cek kosong. Artinya, Sultan harus tetap didukung Partai Golkar.
Baca Juga:
Ada atau tidaknya dukungan beringin untuk Sultan tetap menjadi pertimbangan penting. ''Ya, jangan dong (Sultan tanpa dukungan Golkar, Red),'' kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas di sela-sela penandatanganan kontrak politik caleg PDIP di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin (24/2).
Baca Juga:
JAKARTA - Arah koalisi politik menghadapi pemilihan presiden masih liar. Di tengah deklarasi Jusuf Kalla sebagai capres Golkar, PDIP semakin memperlihatkan
BERITA TERKAIT
- 629 Karhutla Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024
- BMKG: Seluruh Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Jumat Pagi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
