PDIP Ingin Sultan Bawa Dukungan Golkar

Gaet Sultan jadi Cawapres Megawati

Rabu, 25 Februari 2009 – 06:37 WIB

KONTRAK POLITIK: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, didampingi Ketue Deperpu DPP PDIP Taufik Kiemas dan dan Sekjen PDIP Pramono Anung menyaksikan penandatanganan kontrak politik olah caleg PDIP di Jakarta, Selasa ( 24/2). Kontrak politik isinya antara lain caleg PDIP dilarang mencalonkan kembali pada 2014, jika tidak mencapai target yang telah dicanangkan partai, seperti menciptakan sembako murah, kesempatan jutaan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Foto: Raka Deny/Jawa Pos

Tetapi, Direktur Megawati Institute Arif Budimanta menegaskan bahwa sekalipun target 30 persen kursi itu tidak tercapai, kontrak politik akan terus berjalan. Tentu saja, dengan konsekuensi, target-target yang dijanjikan lebih sulit untuk terealisasi.

''Kalau Megawati bisa memerintah lagi dan PDIP dominan di parlemen, tentu akan menambah efektivitas kontrak politik itu,'' katanya. Lantas, apakah ancaman sanksi tidak boleh nyaleg lagi pada 2014 tetap berlaku? ''Soal sanksi diserahkan ke mekanisme organisasi,'' jawabnya.

Langkah para caleg PDIP menandatangani kontrak politik mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalangan. Misalnya, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief. Dia meminta para caleg PDIP tidak mengingkari isi kontrak politik apabila kelak terpilih menjadi anggota DPR.

Yudi juga mengajak masyarakat mengawal janji yang sudah diucapkan dan tertuang dalam kontrak tersebut. ''Masyarakat bisa menagih sekaligus memberikan sanksi politik jika janji itu tidak terlaksana seandainya PDIP kembali memimpin negara ini,'' katanya.(pri/tof)

Berita Selanjutnya:

Pencapresan JK Belum Final !