PDIP Jamin Paslon yang Didukung Bebas Masalah Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, para calon kepala daerah yang diusung partainya tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
Hasto menerangkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah, yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020.
Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.
Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah.
Hal itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.
"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah," kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8) malam.
Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan."
Hasto menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong paslon agar memahami Pancasila sebagai dasar penerapan kebijakan.
PDIP memastikan para calon kepala daerah yang mereka usung tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi