PDIP: Jika Salah, Kebijakan Jokowi-JK Harus Dikritisi DPR

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan DPR tidak boleh menjadi stempel yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, tidak ada pemerintah yang selalu benar kebijakannya.

"‎Kita sangat menolak DPR itu menjadi stempel. Pada jaman orde baru jujur saja DPR itu stempel, itu kita tolak. Kita juga harus jujur tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Ada yang perlu dikritisi," kata Maruarar dalam diskusi "Peta Politik Pasca Pilpres" di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8).

Menurut Maruarar, dalam setiap pemerintahan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dia mencontohkan pada era Susilo Bambang Yudhoyono pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun masih ada persoalan pemerataan. Joko Widodo mempunyai tugas untuk mengurangi kesenjangan itu.

"‎Enggak ada Supermanlah. Setiap jaman pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya," ujar Maruarar.

Dikatakan Maruarar, apabila pemerintah di era Jokowi-Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan ‎yang salah maka kebijakan itu harus dikritisi. "Kita tidak mau kalau pemerintah salah justru dibela," tandasnya. (gil/jpnn)