PDIP Kantongi Nama-nama Menteri yang Layak Diganti
jpnn.com - JAKARTA - Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku telah membisiki Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.
Hal itu untuk memberikan masukan dan telah dibahas dalam Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.
"Salah satu materi yang dibahas dalam Kongres ke-IV adalah banyak menteri yang tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan," ucap Basarah, kemarin.
Basarah menuturkan, dalam kongres itu beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya oleh PDIP, apakah sudah optimal dalam menjalankan tugas kabinet kerja. Bahkan, proses identifikasi itu masih berlangsung pascakongres.
"Kami identifikasi dan saat ini pun masih dalam proses identifikasi," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Basarah mengaku, pihaknya sudah mengantongi nama-nama menteri yang teridentifikasi belum optimal dalam bekerja dan bisa diajukan untuk reshuffle. Namun, nama-nama itu tidak untuk dipublikasikan.
"Pencatatan itu internal, tidak untuk dibuka. Ya nanti kita akan berikan masukan kepada Pak Jokowi (nama-nama yang bisa direshuffle, red), tapi sekali lagi itu internal," tegasnya.
Masih menurut Basarah, dalam kongres yang mengangkat kembali Megawati sebagai ketua umum itu, beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya dalam rangka optimalkan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.
"Kita pandang itu perlu dan beri masukan agar menteri yang tidak optimal, tidak proven, dan tidak pahami isi serta roh kabinet untuk diidentifikasi masuk list reshuffle," imbuhnya. (aen)
JAKARTA - Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku telah membisiki Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?