PDIP Kecam Operasi Senyap untuk Menaikkan BBM
Kamis, 25 Oktober 2012 – 16:29 WIB

PDIP Kecam Operasi Senyap untuk Menaikkan BBM
JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengedarkan buku kecil kepada para anggota DPR, pengunjung, maupun wartawan pada rapat paripurna DPR, Kamis (25/10), di gedung parlemen di Jakarta. Buku berwarna merah dan tipis itu, berisikan kritik F-PDIP terhadap Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disetujui pada paripurna Selasa (23/10).
Keberatan yang disampaikan F-PDIP dalam buku kecil ini adalah mengenai pasal 8 ayat 10 dalam UU APBN 2013. Dalam buku tersebut, fraksi yang dipimpin Puan Maharani, itu menduga pasal tersebut sebagai operasi senyap pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi pada 2013.
Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, berisi "Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara."
Sedangkan, pasal 8 ayat 1 menyatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas (LPG) tabung 3 kilogram dan liquefied gas for vehicle (LGV) TA 2013 direncanakan sebesar Rp193,805213 triliun.
JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengedarkan buku kecil kepada para anggota DPR, pengunjung, maupun wartawan pada rapat paripurna DPR,
BERITA TERKAIT
- Dukung Industri Pertambangan, Trakindo Serahkan Unit CAT MD6250 ke Thiess
- Thong Guan Industries Bhd asal Malaysia Resmi Berinvestasi di KIT Batang, Jawa Tengah
- Akselerasi Solusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Komitmen bagi Petani & UMKM
- Pakar Ingatkan Dampak Jangka Panjang Boikot yang Ditunggangi Kepentingan Bisnis
- Tepis Isu Liar, Babe Bambang Pranoto Angkat Bicara soal Sengketa Merek Kutus Kutus
- Dukung Kemajuan Sektor Pertanian, Kementan Kaji Ulang SKKNI Bidang Alsintan