PDIP Khawatirkan Kualitas Pemilu 2014

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) makin khawatir dengan kualitas Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Pasalnya, kemungkinan kecurangan semakin terbuka dan diperkirakan akan banyak pemilih terampas hak-haknya karena penyelenggara pemilu yang tak beres dalam bekerja.

Menurut Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, ada beberapa indikasi yang membuat Pemilu 2014 terancam. Tjahjo menyebut penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU yang terkesan hanya untuk memenuhi jadwal saja, menjadi indikasi nyata bahwa tidak ada jaminan bagi warga negara bakal terpenuhi hak-hak konstitusionalnya untuk memilih. "DPT kejar tayang itu indikasi awal," kata Tjahjo, Rabu (16/10) dini hari.

Yang lebih disayangkan, lanjutnya, ternyata proyek KTP elektronik (e-KTP) E-KTP dengan anggaran Rp 5,8 triliun bukan jaminan bahwa data kependudukan untuk basis data pemilih menjadi lebih baik. Karenanya Tjahjo meminta KPU secara serius menindaklunjuti temuan Bawaslu tentang DPT bermasalah.

Selain itu Tjahjo juga mengkritik langkah KPU menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan alasan untuk pengamanan data hasil Pemilu. Anggota Komisi I DPR yang juga membidangi intelijen itu menganggap kerjasama KPU dengan Lemsaneg akan membahayakan pemilu yang jujur dan adil.

"MoU KPU dengan Lemsaneg itu menjadi legalisasi bentuk campur tangan intelijen negara. MoU itu harusnya diakhiri demi tegaknya demokrasi yang jurdil," tegasnya.

Hal lain yang juga dikhawatirkan PDIP adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilukada Bali, yang membolehkan penggunaan hak pilih dengan cara diwakilkan asal ada persetujuan sebelumnya. Tjahjo menganggap jika dalil hukum MK itu diterapkan pada Pemilu mendatang, maka dipastikan bakal menimbulkan chaos. "Buat apa Pemilu kalau seseorang bisa mencoblos 40 surat suara sekaligus dan dilegalkan seperti terjadi di Pilgub Bali?" ulasnya.

Karenanya Tjahjo berharap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berahir tahun depan sungguh-sungguh menempatkan penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi dalam transisi kepemimpinan nasional. "Kalau indikasi masalah DPT saja masih terulang, maka proses transisi kepemimpinan tahun 2014 semakin kritis dan mengandung risiko politik yang besar," pungkasnya.(ara/jpnn)