PDIP Koordinasi dengan Istana, Hasilnya Revisi UU KPK Ditunda
Senin, 19 Oktober 2015 – 05:05 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Foto: dokumen JPNN.Com
Hanya saja Masinton mengakui bahwa revisi UU KPK memang tidak bisa dipaksakan berjalan cepat. Sebab, perbaikan UU demi penguatan KPK harus dilakukan secara cermat.
Karenanya, PDIP pun akan menjaring berbagai pendapat demi perbaikan sistem itu. Berdasarkan hasil koordinasi PDIP dengan Jokowi yang juga kader di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, penundaan revisi UU KPK sekaligus untuk menghimpun berbagai masukan.
“Jadi wajar bila ditunda dulu. Kita komunikasi ke istana (Presiden Jokowi, red) juga demikian," ucapnya.(ara/JPG)
JAKARTA - Kuatnya penolakan publik atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat PDI Perjuangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Perkuat Kolaborasi ZIS di ASEAN, ICONZ ke-8 Hasilkan 5 Resolusi Strategis
- Parlemen Indonesia-Mesir Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Chandra Soroti Arah Kebijakan Amnesti 44 Ribu Narapidana Era Prabowo
- Sakti Wahyu Trenggono Masuk Kategori Menteri Terbaik Versi LPI