PDIP Koordinasi dengan Istana, Hasilnya Revisi UU KPK Ditunda
Senin, 19 Oktober 2015 – 05:05 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Foto: dokumen JPNN.Com
Hanya saja Masinton mengakui bahwa revisi UU KPK memang tidak bisa dipaksakan berjalan cepat. Sebab, perbaikan UU demi penguatan KPK harus dilakukan secara cermat.
Karenanya, PDIP pun akan menjaring berbagai pendapat demi perbaikan sistem itu. Berdasarkan hasil koordinasi PDIP dengan Jokowi yang juga kader di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, penundaan revisi UU KPK sekaligus untuk menghimpun berbagai masukan.
“Jadi wajar bila ditunda dulu. Kita komunikasi ke istana (Presiden Jokowi, red) juga demikian," ucapnya.(ara/JPG)
JAKARTA - Kuatnya penolakan publik atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat PDI Perjuangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Gibran Cek Lokasi Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi
- Istri Kapolri Tinjau Penyaluran Air Bersih Untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Pengusaha Muda Harus Siap Menghadapi Perubahan Jakarta Menuju Kota Global
- Menyerap Aspirasi demi Melahirkan Kekuatan Baru Ekonomi Kreatif
- Pernyataan Meutya Hafid soal Mata Pelaran Coding Masuk ke Kurikulum SD-SMP, Simak
- Irjen Aan Suhanan Ungkap Fakta Terbaru Soal Kecelakaan di Tol Cipularang