PDIP Kritisi Penambahan Posisi Wakil Menteri

JAKARTA - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan hak prerogatifnya untuk menambah Wakil Menteri justru memancing kritikan. Politisi senior PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan, reshuffel kabinet memang bisa saja dilakukan semau Presiden.

"Tapi, kalau sekarang masyarakat dipertontonkan prerogatif presiden dengan menambah jumlah wakil menteri, lho kok malah bertentangan dengan kondisi yang ada di kementrian tersebut," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (14/10).

Ia menambahkan, persoalan birokrasi dan hambatan sektoral yang seharusnya dipangkas melalui reshuffle, justru bertambah panjang dengan penambahan kursi wakil menteri. Belum lagi, lanjut Tjahjo, pembengkakan birokrasi akan berimbas pada anggaran negara yang hasilnya belum lebih optimal.

"Kecuali reshuffle ini hanya sekedar mengakomodasikan kepentingan-kepentingan saja sebagaimana berlindung di hak prerogatif presiden," tudingnya.