PDIP Kritisi Penambahan Posisi Wakil Menteri

Padahal, kata Tjahjo, selama ini di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini terlihat sekali adanya ketimpangan dan hambatan pada ketidakoptimalan kinerja kementrian, maupun dalam hubungan pusat daerah.  "Karena  perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan belum optimal sebagaimana penilaian UP4KR bentukan presiden sendiri," tegasnya.

Karenanya Tjahjo yang juga Sekjen PDI Perjuangan itu menegaskan, sikap kritis partainya terhadap penambahan wakil menteri melalui reshuffle semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia yang harusnya semakin  sejahtera dengan APBN yang sudah di atas Rp1400 triliun.

"Ya, semestinya kualitas pembanguan dan kesejahteraan meningkat. Melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kami akan terus melakukan fungsi pengawasan secara ketat dan kritis," pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu. (boy/jpnn)