PDIP Kumpulkan Kader Penting se-Jatim, Ada Arahan Megawati untuk Pemilu 2024
jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kadernya di Jawa Timur untuk memenangkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 Caleg DPR RI dan Kepala Daerah Serta Wakil Kepala Daerah Se-Jawa Timur.
Dalam acara konsolidasi itu, hadir ketua, sekretaris, bendahara, calon anggota DPR RI, dan juga kepala daerah se-Jawa Timur.
Menurut Hasto, muncul suatu optimisme yang sangat tinggi mengingat langkah konsolidasi telah dilakukan dengan baik, sehingga target pemenangan Pilpres dan Pileg nantinya akan dirumuskan.
Saat memberikan pengarahan dan membakar semangat para kader PDIP di Jawa Timur, Hasto menginstruksikan untuk bergotong royong bersama rakyat. Saling membantu untuk memperkuat akar rumput, serta dapat memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP di Pemilu.
"Saatnya kita menyingsingkan lengan baju kita. Dan menguatkan tekad kita untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan memenangkan PDI Perjuangan. Tekad kita tidak berubah," kata Hasto seusai Rakor di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10).
"Semua bergerak cepat bahkan harus menjaga stamina karena ini bagaikan lari marathon," terangnya.
Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun ke bawah. Memperkuat barisan jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Pemilihan Umum 2024.
Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun ke bawah.
- Hasto PDIP: Aksi Intimidasi Pas Pilkada Tak Sejalan dengan Kebijakan Prabowo
- Cerita Risma soal Penutupan Dolly hingga Ungkap Silsilah Keluarganya
- Megawati Merasakan Getaran Kasih Risma yang Bisa Mengubah Jawa Timur
- Soal Debat Cagub Jatim, Hasto: Bu Risma Menampilkan Kepemimpinan Berakar Prestasi
- Perkuat Risma-Hans, Hasto Konsolidasikan Gerakan di Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK