PDIP Makin PD Gandeng Partai Religius
Jumat, 26 September 2008 – 07:00 WIB
JAKARTA - PDIP benar-benar makin percaya diri dengan hasil berbagai jajak pendapat yang menempatkan Partai pimpinan Megawati itu bakal merajai Pemilu Legislatif 2009. Karenanya, PDIP terus mendorong agar koalisi antar parpol dapat dilakukan sebelum pemilu legislatif dengan kontrak politik yang jelas agar koalisi yang dibangun tidak bubar di tengah jalan. "Kan kalau begitu bisa cuma dua calon presiden karena dari awal sudah koalisi. Kalau bicara koalisi, tentunya gak pantes kalau presidennya Mega masa wakilnya Taufik. Itu bukan koalisi, karena semua orang dalam sendiri (capres/cawapres)," sambungnya. Apakah realistis jika koalisi dilakukan sebelum Pemilu legislatif sehingga belum diketahus siapa yang mengantongi jumlah pemilih terbanyak? Taufik mengatakan bahwa yang menentukan bukan koalisinya tapi rakyat pemilih.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas, menyatakan bahwa saat ini tak ada lagi dikotomi antara partai nasionalis dan Islam. "Kalau sudah begitu, ngapain malu-malu (berkoalisi). Tokh nanti rakyat yang menentukan. Kalau koalisinya tidak baik pasti rakyat meninggalkan," ujar Taufik Kiemas di hadapan sejumlah wartawan Kamis (25/9), di Jakarta.
Baca Juga:
Untuk memuluskan koalisi itu, sambung Taufik, dalam pembahasan RUU Pilpres PDIP tetap bertahan agar parpol atau gabungan parpol yang meraih 30% suara sebagai pihak yang berhak mengusung capres. Dengan demikian, pasangan calon Presiden yang ada tidak terlalu banyak.
Baca Juga:
JAKARTA - PDIP benar-benar makin percaya diri dengan hasil berbagai jajak pendapat yang menempatkan Partai pimpinan Megawati itu bakal merajai Pemilu
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret