PDIP Masih Ingin TNI Netral

JAKARTA - Tidak semua kekuatan politik menginginkan prajurit TNI segera ikut serta mencoblos. PDIP termasuk parpol yang tetap menginginkan militer bersikap netral pada 2014. "Mungkin belum waktunya TNI memiliki hak memilih seperti warga lain," kata Puan Maharani, ketua Bidang Politik PDIP, di sela-sela kegiatan jalan santai partai tersebut di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (20/6).

Putri pasangan Megawati dan Taufik Kiemas itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai kepentingan. Karena itu, netralitas TNI masih diperlukan untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kalau suatu lembaga yang seharusnya bisa menjadi salah satu payung dalam berbangsa dan bernegara kemudian ikut berpolitik, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Siapa yang akan melindungi warganya kalau mereka sudah diarahkan untuk memilih salah satu partai politik," jelas Puan.

Dia menyebut, suasana tarik-menarik bernuansa kepentingan selalu muncul di negara ini. Siapa pun yang berkuasa, tegas Puan, pasti selalu berusaha memanfaatkan semua lini untuk dapat mempertahankan kekuasaan. "Karena itu, kami berharap bahwa TNI yang harus netral sebaiknya tetap pada tempatnya," tegas Puan. Lantas, kapan para prajurit bisa menggunakan hak memilih? "Mungkin sepuluh tahun lagi, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara, serta etika berpolitik sudah cukup merasuk pada seluruh bangsa ini," jawab Puan.

Bila PDIP masih menolak, Partai Keadilan Sejatera (PKS) tidak mempermasalahkan TNI menggunakan hak pilih pada 2014 nanti. Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan, pihaknya mendorong agar revisi UU Pemilu saat ini memulihkan hak politik warga negara kepada TNI. "Bagi PKS tidak masalah," kata Agus seusai penutupan musyawarah nasional II PKS di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin (20/6).