PDIP Masih Ogah-Ogahan Hadiri Paripurna DPR
jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan berencana belum mau menghadiri sidang paripurna DPR RI, Kamis (13/11) besok. Alasannya, kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum ditandatangani kedua kubu.
"Tidak (hadir dulu) karena masih bermasalah, karena ini kan belum tuntas ya. Jangan sampai iblis muncul di tengah kekalutan. Masalah muncul ketika kita masuk ke hal detail," kata anggota FPDIP Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11).
Menurut Hendrawan, FPDIP pada prinsipnya sepakat dengan poin damai yang sudah diperoleh. Di antaranya revisi Undang-undang MD3 untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Revisi harus tuntas sebelum reses 5 Desember 2014. Namun semua kesepakatan tersebut harus dijabarkan tahapan implementasinya.
"Masalah di atas prinsipnya kita setujui, tapi begitu dijabarkan kita suka menimbulkan persoalan. Itu sebabnya kita harus sepakat dulu tahapan-tahapan dari kesepakatan itu," jelasnya.
Nah, solusi atas poin besar dari kesepakatan damai KIH-KMP, yakni revisi UU MD3 berada di Badan Legislasi (Baleg). Karena itu harus didorong prosesnya bisa berjalan tanpa ada gangguan.
"Itu harus disepakati dulu, kalau tidak disepakati muncul distrust lagi. Ketidakpercayaan lagi jada itu sebabnya kami menunggu langkah operasaional itu disepakati," tandasnya.'
Berdasarkan informasi yang diterima KIH-KMP masih intens membahas poin-poin kesepakatan damai kedua kubu. Hal itu diduga karena ada fraksi-fraksi di KIH yang tidak setuju dengan poin kesepakatan yang bersifat transaksasional. (fat/jpnn)
JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan berencana belum mau menghadiri sidang paripurna DPR RI, Kamis (13/11) besok. Alasannya, kesepakatan damai antara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 4 Orang Tewas Dalam Insiden Kecelakaan Bus Pariwisata di Kota Batu
- Gus Ipul Pastikan Kebutuhan Dasar Warga Miskin Terpenuhi
- Kaltim Siap Jadi Garda Terdepan Kemajuan Bangsa Indonesia
- Pemkot Serang Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap Kedua
- DPRD DKI Minta PAM JAYA Prioritaskan Kepuasan Pelanggan
- Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun