PDIP Masih Tak Percaya DP Nol Rupiah untuk Rakyat Kecil
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI masih terus mengkritik program DP nol rupiah kebanggaan Gubernur Anies Baswedan. Mereka masih tidak percaya program tersebut bisa membantu rakyat kecil.
Politikus PDIP Sereida Tambunan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan belum serius mewujudkan perumahan yang terjangkau untuk warga. Menurutnya, program rumah DP nol rupiah hanya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta ke atas.
“Kalau bicara keadilan, program rumah DP nol rupiah tidak menjawab kebutuhan rumah bagi warga Jakarta. Kenapa, karena sebagian besar warga Jakarta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta atau UMP,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan kepada INDOPOS.
Menurut dia, program rumah DP nol rupiah sangat kontradiktif. Apalagi dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal rumah murah melalui rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Karena, menurutnya sampai saat ini saja warga yang menempati rusunawa masih kerap terkendala tunggakan sewa.
“Kalau DP nol rupiah, pasti angsuran tiap bulan akan besar. Dan ini bisa membebankan masyarakat. Untuk sewa rusun saja, warga masih nunggak,” katanya.
Dia meminta kepada Pemprov DKI untuk kembali melakukan evaluasi terhadap program rumah DP nol Rupiah. Karena, untuk memenuhi tempat tinggal milik, menurut dia Pemprov bisa saja meningkatkan Rusunawa menjadi Rumah Susun Sederhana Milik(Rusunami).
“Dari Rusunawa saja, tingkat pembayaran sudah 75 persen. Artinya ada kebutuhan 25 persen, kan Pemprov tinggal menaikan tingkat dari Rusunawa ke Rusunami,” tandasnya. (nas)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI masih terus mengkritik program DP nol rupiah kebanggaan Gubernur Anies Baswedan
Redaktur & Reporter : Adil
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas