PDIP Mau Sistem Terbuka asal Presidential Threshold 20–25 Persen

Begitu juga terkait komposisi kursi maupun sistem konversi suara, PDIP siap mendengarkan suara dari partai lain.
”Intinya, kami ingin ada penguatan parpol, tapi juga memungkinkan parpol memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Sebagai imbal balik, Hasto berharap partai atau fraksi lain mau menerima tawaran PDIP mengenai presidential threshold pada angka 20–25 persen.
Menurut Hasto, basis dukungan partai itu adalah landasan legitimasi bagi efektivitas sistem presidensial.
”Kalau yang dipersoalkan hanya ingin memperbanyak calon presiden dan Wapres, (menurut PDIP, Red) isunya bukan ke sana. Isunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi,” ucapnya.
Hasto optimistis, jika ruang dialog dibuka, kesepakatan antarpartai terhadap lima isu krusial yang masih tarik ulur itu bisa segera tercapai.
Jika diperlukan, komunikasi bisa langsung dilakukan antarketua umum partai politik. ”Nantinya kami bisa mencari formula terbaik demi penguatan sistem,” ujarnya.
Pria kelahiran Jogjakarta, 7 Juli 1966, itu, membantah jika forum dialog tersebut akan berbelok menjadi ajang barter pasal-pasal isu krusial.
Pembahasan RUU Pemilu molor dipicu ngototnya masing-masing fraksi terkait lima isu krusial.
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati