PDIP Mau Sistem Terbuka asal Presidential Threshold 20–25 Persen
Minggu, 25 Juni 2017 – 04:44 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: dokumen JPNN.Com
Dia menegaskan, forum dialog tersebut lebih bertujuan mendudukkan beragam gambaran ideal terkait sistem pemilu nasional.
”Tanpa ada konsep tentang sistem pemerintahan yang kuat, segala sesuatu akan jadi transaksi jangka pendek,” tandasnya. (bay/c10/pri)
Pembahasan RUU Pemilu molor dipicu ngototnya masing-masing fraksi terkait lima isu krusial.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati