PDIP Menentang Retret Kepala Daerah, Prabowo Terancam Kehilangan Legitimasi Politik

jpnn.com, JAKARTA - Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang dinilai memiliki dampak politik yang signifikan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut keputusan tersebut bisa berimplikasi pada stabilitas pemerintahan, terutama terhadap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai inisiator program.

"Jika instruksi ini diikuti dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo, akan dipertanyakan. Selain itu, program ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kemendagri," ujar Dedi kepada jpnn.com, Jumat (21/2).

Lebih lanjut, Dedi menilai langkah PDIP ini sebagai sinyal perlawanan terhadap pemerintah yang berpotensi merembet ke DPR, mengingat dominasi kader PDIP di parlemen.

"Jika PDIP terus menginstruksikan kadernya untuk mengambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesarnya, pemerintahan Prabowo bisa terancam sejak dini," jelasnya.

Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"PDIP bisa saja turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo akan semakin sulit," tambahnya.

Ia pun menyarankan pemerintah segera merespons dinamika ini dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, serta menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi.